Bengkulu, Economicnews- Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu, Ana Tasia Pase, meminta agar persoalan di Pulau Enggano tidak dipolitisasi. Menurutnya, berbagai pemberitaan yang menyudutkan Pemprov Bengkulu tidak mencerminkan fakta di lapangan.

“Ada beberapa pihak yang menyatakan Pemprov Bengkulu tidak bekerja. Padahal faktanya, sejak awal menjabat, Gubernur Helmi Hasan sudah bergerak cepat mengentaskan persoalan ini,” tegas Ana, Rabu (2/7).

Ana menjelaskan, begitu dilantik, Gubernur Helmi langsung memanggil pihak Pelindo untuk menyelesaikan pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai yang menjadi titik krusial akses logistik ke Enggano. Bahkan, gubernur telah melakukan kunjungan langsung ke kantor pusat Pelindo dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mempercepat proses pengerukan.

“Permasalahan ini memang tidak sesederhana yang dibayangkan, karena melibatkan banyak instansi dan kementerian,” ujarnya.

Berbagai langkah konkret sudah dilakukan, lanjut Ana. Salah satunya adalah desakan gubernur kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akhirnya mengirimkan kapal Orca berkapasitas 100 orang untuk melayani perjalanan warga Enggano ke Kota Bengkulu.

Tak hanya itu, Gubernur Helmi juga tengah melobi agar KKP dapat menurunkan pesawat ke Bengkulu. Tujuannya agar semua kementerian dan lembaga bisa lebih mudah menjangkau Pulau Enggano dalam kunjungan kerja maupun misi kemanusiaan.

“Gubernur terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat. Hasilnya juga sudah mulai terlihat, seperti bantuan dari Kementerian Sosial untuk pembangunan lumbung bencana, serta program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dari KKP,” jelas Ana.