Bengkulu, Economicnews– Slogan APBD untuk rakyat di Kota Bengkulu saat ini terkesan hanya sekedar isapan jempol belaka. Pasalnya tercantum dalam Perwal No. 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Perwal No 20 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD 2025, salahsatu item kegiatan anggaran kebutuhan DPRD Kota Bengkulu terlihat cukup fantastis mencapai sebesar Rp. 21,3 miliar, hal ini menjadi sorotan berbagai kalangan.

Data terhimpun jurnalis, Anggaran sebesar Rp. 21,3 miliar itu terdiri pembayaran gaji, serta berbagai macam tunjangan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bengkulu periode 2024-2029. Menariknya dalam halaman penjabaran APBD 2025 nilainya yang mencapai Rp. 21,3 miliar tersebut, salahsatu anggaran kegiatan yang nilainya cukup fantastis dan menjadi sorotan tersebut yakni untuk belanja tunjangan perumahan nilainya mencapai Rp. 5,2 miliar, kemudian anggaran transportasi sebesar Rp. 7,4 miliar, belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dewan sebesar Rp. 5,3 miliar, tunjangan komunikasi dan instensif pimpinan dan anggota dewan sebesar Rp. 4,4 miliar lalu ada tunjangan jabatan senilai Rp. 1,1 miliar.

Dikonfirmasi Sekretaris DPRD Kota Bengkulu, Saipul Afandi enggan berkomentar banyak.

“Besok saya cek, atau konfirmasi dengan bendahara biar pasti,” tegasnya lewat pesan WA.

Sementara terpisah Bendahara Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, Firman Azuhri membenarkan bahwa anggaran tersebut demikian.

“Ya lebih kurang anggarannya itu (sebesar Rp. 21 miliar, red) gaji dan tunjangan,” tuturnya, melalui pesan WA Selasa (26/8) malam.

Disinggung soal apakah unsur pimpinan DPRD kota masih mendapatkan tunjangan perumahan dan transportasi, Firman menegaskan bahwa pimpinan tidak mendapatkan lagi tunjangan perumahan dan transportasi.

“Tidak lagi, rumah dan mobil mereka (pimpinan) sudah ada,” imbuhnya.(**)