Bengkulu, Economicnews- Disaat kondisi negara yang sedang mengalami efisiensi anggaran, terkait soal Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, yang berencana akan mengajukan pinjaman Rp. 2 triliun ke Bank BJB dinilai Direktur Lembaga Edukasi dan Kajian Daerah (LEKAD) Anugerah Wahyu, SH merupakan langkah yang tepat demi kepentingan untuk mempercepat pembangunan Provinsi Bengkulu.

“Seperti kita ketahui kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastuktur seperti jalan dan pelayanan publik itu tidak sedikit, maka terkait rencana pak Gubernur mengajukan pinjaman ke BJB itu merupakan langkah yang tepat. Sebab kita ketahui bila mengandalkan anggaran untuk pembangunan dari APBD saat ini terbatas,” beber Wahyu, Kamis (28/8).

Wahyu juga menambahkan, untuk membangun kemajuan daerah tidak mesti menunggu lama berharap hanya bantuan dari pusat semata, sebab mengingat saat ini kondisi Negara sedang efisiensi anggaran. Dengan demikian, harus ada terobosan yang cepat dan tepat dalam memajukan daerah.

“Sekarang yang jelas bila tidak dilakukan langkah cepat dan tepat, tentu Daerah ini akan terus lamban maju. Makanya soal pinjaman ke BJB juga tidak ada larangan, jadi rencana pinjaman ke BJB itupun harus kita dukung,” tambahnya.

Terpisah Wakil Ketua DPRD provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menilai langkah tersebut rasional demi menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan pembangunan jalan mulus secara serentak serta penyediaan ambulans di setiap desa.

“Ya, soal pinjaman ke BJB itu tidak ada aturan yang melarang. Tapi persoalan boleh atau tidak bukan hanya ditentukan Pemda. Harus ada persetujuan Kemendagri, Menteri Keuangan, dan tentu pihak BJB juga. Nilainya pun akan disesuaikan dengan postur APBD kita yang kemampuan keuangannya masih rendah,” jelas Teuku di kantor DPRD provinsi Bengkulu, Kamis (28/8).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan dan penyediaan ambulans desa tidak bisa ditunda terlalu lama. Jika hanya mengandalkan APBD, prosesnya akan memakan waktu bertahun-tahun.

“Contoh, membangun 1.300 km jalan butuh Rp2,5 triliun. Tahun ini kita baru anggarkan Rp600 miliar. Artinya butuh 5 tahun baru selesai. Begitu juga dengan ambulans, kita butuh 1.300 unit, tapi baru mampu beli 130 unit. Kalau ditunda, harga material jalan maupun ambulans lima tahun mendatang pasti lebih mahal,” ujarnya.

Teuku juga menegaskan, jika pinjaman ini terealisasi, masyarakat Bengkulu akan lebih cepat menikmati jalan mulus dan layanan kesehatan berupa ambulans gratis di seluruh desa.(**)