7. Fakta Penolakan Masyarakat dalam pelaksanaan FGD, terdapat orasi masyarakat yang tegas menolak rencana tambang emas. Hal ini membuktikan adanya resistensi sosial yang serius dan wajib diperhatikan sebelum keputusan apa pun diambil.

8. Klarifikasi Pertemuan dengan Kementerian Terkait beredarnya kabar adanya pertemuan antara Kementerian, Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan PT ESDMu yang membahas rekomendasi tambang, ditegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Pertemuan di PTSP hanyalah peminjaman tempat untuk rapat pengawasan dari Kementerian Investasi/BKPM RI, yang agendanya mengevaluasi laporan penanaman modal PT ESDMu serta menghapus beberapa KBLI yang tidak terpakai dari OSS-RBA. Tidak ada pembahasan mengenai izin atau rekomendasi tambang emas di Seluma.

Lebih lanjut disampaikan Ana, bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa keputusan mengenai tambang emas di Seluma akan diambil secara hati-hati, transparan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

“Pemprov tidak akan mengeluarkan rekomendasi sebelum seluruh aspek sosial, hukum, dan tata kelola investasi terpenuhi dengan baik dan ini demi mewujudkan asas good governance dan membuat terang tanpa ada yang di tutupi,” bebernya.(**)