Selain itu disisi lain hasil penelusurannya, sambung Wahyu, faktanya memang ada anggota dewan kota periode 2019-2024 yang belum menuntaskan serta adanya juga yang bayar sistem menyicil untuk menyelesaikan terkait atas temuan LHP BPK TA 2024 soal kelebihan bayar dana perjalanan dinas.

“Kita mendukung penuh APH mengusut tuntas masalah ini. Dan sudah seharusnya juga apabila ada anggota dewan yang masih aktif yang belum melunasi atas temuan itu untuk diperiksa Penyidik. Karena kita melihatnya hampir setiap tahun selalu ada temuan, yang mengarah ke perbuataan dugaan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Sekretaris DPRD Kota Bengkulu, Saipul Apandi ketika dikonfirmasi enggan berkomentar banyak. “Belum tahu kak infonya,” singkatnya.(**)